Kementerian Luar Negeri didesak memprotes praktik penjualan tenaga kerja wanita (TKW) asal Jawa kepada Pemerintah Singapura. Pasalnya, praktik penjualan TKW di Singapura dinilai layaknya perbudakan. Desakan itu disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, melalui pesan singkat, Selasa (6/11/2012).
Eva mengatakan, ia menerima informasi dari WNI di Singapura perihal banyaknya iklan penjualan TKW asal Jawa di Bukit Timah Plaza, Singapura. Tak hanya iklan, para TKW diminta duduk berjajar dengan menggunakan seragam.
"Layaknya barang dagangan yang dipajang untuk dipilih para pembeli. Iklan juga memuat sistem pembelian TKW Jawa dengan cara tidak memberi gaji selama enam bulan. Cara penjualan TKW seperti itu dilakukan oleh banyak agensi di mal-mal di Singapura," ungkap Eva.
Eva menilai praktik penjualan TKW itu kontradiktif mengingat semua negara sepakat menghapus perbudakan. Kini, komodisasi manusia dikemas lebih modern. "Bagaimana mungkin KBRI di Singapura tidak menemukan dan terganggu dengan iklan itu," katanya.
Eva menambahkan, melihat berbagai penjualan TKI di beberapa negara selama dipegang perusahaan swasta, kepengurusan TKI harus dikembalikan ke negara. Dengan demikian, kata Eva, aneh jika Pansus revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri tidak mengubah paradigma dalam UU itu.
Sebelumnya, iklan promosi TKI juga ditempelkan di sejumlah ruang publik di Malaysia. "Indonesian maids now on SALE. Fast and Easy Application!! Now your house work and cooking come easy. You can rest and relax, Deposit only RM 3,500! Price RM 7,500 nett", demikian bunyi petikan iklan tersebut. Iklan tersebut kemudian dikritik banyak pihak.
0komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !