Amerika Serikat - Sebagai bagian dari program transparasi data, Twitter memang wajib menyetorkan sejumlah data yang diminta pemerintah suatu negara. Dan sejak 6 bulan terakhir permintaan diklaim terus meningkat.
Data yang dilansir Twitter untuk periode 1 Januari - 30 Juni 2012 menyebutkan ada sekitar 849 permintaan dari pemerintah yang sebagian besar dari Amerika Serikat, Jepang dan Inggris.
Pada periode tersebut pemerintah Amerika Serikat mendominasi sebanyak 679 kali dengan permintaan yang isinya meminta data pengguna Twiiter. Tercatat ada 948 pengguna yang ingin diintai dan 78% di antaranya sudah diserahkan oleh Twitter.
Pemeritah Jepang menduduki peringkat kedua dengan 98 permintaan yang di antaranya kicauan dan data dari 147 pengguna Twitter. Sementara Inggris ada di peringkat ketiga dengan 11 permintaan.
"Kami mendapat lebih banyak permintaan sepanjang tengah tahun 2012 ini," kata Jeremy Kessel, Manager of Legal Policy untuk Twitter. Seperti dikutip detikINET dari digital trend, Selasa (3/7/2012).
Terinspirasi oleh laporan transparasi yang dilakukan Google, Twitter memang mengaku bersedia menyetorkan sejumlah data ke pemerintah terkait upaya penyensoran dan perihal Digital Millennium Copyright Act (DMCA).
Berikut adalah daftar negara yang meminta data ke Twitter. Dan ternyata Indonesia juga masuk dalam daftar tersebut:
SUMBER
0komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !