Jajaran pemerintah daerah DKI Jakarta dikenal sebagai daerah yang sarat dengan praktik korupsi. Oleh karena itu, Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta baru akan menerapkan langkah baru untuk mengurangi tingkat korupsi di Jakarta.
Apa saja? Untuk langkah awal ternyata Jokowi akan merancang sistem serba online untuk berbagai jenis pajak yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta. “Untuk pencegahan terhadap korupsi, kami siapkan konsep online sistem. Pajak restoran akan online, parkir juga,” kata Jokowi dalam rapat bersama DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 23 Oktober 2012 kepada Detik.com. Dari sudut pandang Jokowi, sistem pajak online ini tidak akan merugikan dan memberatkan masyarakat.
Selain penerapan sistem online dalam perpajakan, Jokowi juga berencana untuk menyidak ke beberapa kelurahan dan kecamatan untuk mencegah terjadinya korupsi. Namun langkah Jokowi ini belum didukung oleh para pegawai tingkat kelurahan dan kecamatan. Terbukti ketika melakukan sidak tadi pagi, banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlambat masuk kerja. Beberapa PNS yang terlambat kerja adalah Lurah Senen, Camat Senen, dan Camat Cempaka Putih. Jokowi menyayangkan aksi para abdi negara itu. Menurutnya, kebiasaaan tersebut harus diperbaiki karena ia yakin jika DKI Jakarta memiliki SDM yang telah baik. (RN)
Read more : ciricara.com
Read more : ciricara.com
0komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !