Mengawasi Janji Gubernur Terpilih

(dok/antara)

Warga memahami permasalahan di Jakarta yang harus diselesaikan.

Masyarakat Jakarta harus mampu melakukan fungsi kontrol dan mengawasi Pemerintah Pemprov (Pemprov) DKI Jakarta dalam proses pembangunan kota maupun masyarakatnya.

Khususnya, janji-janji yang telah dinyatakan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta baru-baru ini.

Berdasarkan survei yang dilakukan Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia kepada warga Jakarta pada Juni dan September 2012, ditemukan sebagian besar warga DKI memahami betul permasalahan-permasalahan di Ibu Kota yang harus segera diselesaikan.

Demikian terungkap dalam Seminar Pascapilkada DKI Jakarta 2012 yang bertema “Bangun Jakarta Baru dengan Kontrol Politik Warga'' yang berlangsung di salah satu hotel di Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (9/10).

Masalah prioritas bagi Jakarta adalah kemacetan, kesehatan, banjir, kesejahteraan, serta ketenagakerjaan dan pendidikan.

Usulan warga untuk mengatasi masalah DKI Jakarta atas permasalahan yang disebutkan antara lain regulasi pembatasan kendaraan serta perbaikan dan penambahan transportasi umum (kemacetan).

Selain itu, penciptaan lapangan kerja, pengaturan subsidi dan bantuan, perlindungan terhadap pedagang kecil, jaminan kesehatan (kesejahteraan dan ketenagakerjaan), pembersihan sungai dan saluran air, pengaturan dan penataan lingkunga tata kota, dan pengelolaan sampah (banjir), bantuan pendidikan dan sekolah gratis (pendidikan), serta jaminan kesehatan dan pengobatan gratis (kesehatan).

Sementara itu, janji-janji Jokowi dan Ahok dalam penyelesaian permasalahan itu telah direkam semua pihak dan wajib dikawal serta ditagih.

Dalam hal penataan kota, pasangan ini mengatakan akan membangun mal khusus untuk pedagang kaki lima agar lebih tertib dan tidak memakan badan jalan serta memperbaiki dan memprioritaskan pasar tradisional agar tetap bisa bersaing dengan pasar modern.

Untuk kesejahteraan rakyat, pihaknya berjanji untuk memperbaiki permukiman padat dan kumuh, tetapi meniadakan penggusuran. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, akan dibangun superblok yang terdiri dari hunian vertikal (rumah susun), taman, pasar, dan pusat layanan kesehatan dalam satu kawasan.

Persoalan banjir pun dijanjikan bakal beres dengan pembangunan bendungan untuk menangkap dan menampung air hujan di setiap kecamatan dan kelurahan. Mereka juga akan membeli daerah resapan air seperti situ/waduk di hulu sungai agar debit air yang masuk ke Jakarta bisa dikendalikan.

Pasangan itu juga akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintahan di sekitar Jakarta untuk melakukan pengerukan, mengatur pembersihan sampah sungai, dan mengelola sungai-sungai yang bermuara di Jakarta; serta menghubungkan seluruh saluran drainase dengan kanal-kanal pembuangan air.

Dua poin janji mereka di bidang kesehatan warga Jakarta adalah mengganti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi Kartu Sehat bagi setiap orang sakit yang tidak mampu (berada di bangsal 3 dan 4) dan dapat diurus di RSUD dan RSUP, pembayarannya ditanggung oleh pemerintah.

Selain itu, Jokowi-Basuki berjanji menyediakan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di pasar-pasar tradisional, terutama pasar-pasar yang dibangun di rusun untuk kalangan menengah ke bawah.

Berikutnya, persoalan pelayanan publik, yaitu mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin.

Waktu pengurusan izin paling lama hanya sampai enam hari kerja, meniadakan pentungan dan perlengkapan yang memungkinkan Polisi Pamong Praja melakukan kekerasan terhadap warga, serta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI hanya akan berada di kantor selama satu jam saja, dan sisanya meninjau proses pembangunan dan pelayanan publik di lapangan.

Terkait Kebudayaan, dijanjikan akan mengembangkan pusat-pusat kebidayaan Jakarta di lima wilayah administrasif serta memperbaiki dan melengkapi fasilitas kawasan Kota Tua agar menjadi daya tarik wisata budaya di Jakarta.

Faktor terpenting lain yang harus diselesaikan adalah transportasi di Jakarta. Terdapat enam poin mengenai hal ini, yakni bekerja sama dengan pemerintah sekitar Jakarta (Jabodetabek) untuk mengatur pelayanan transportasi Jabodetabek dalam satu institusi lintas walayah dan mengganti sebagian besar TransJakarta menjadi railbus sehinga mampu mengangkut penumpang lebih banyak.

Di samping itu, mereka berjanji akan memperbanyak armada angkutan umum, terutama TransJakarta di koridor-koridor yang tetap dipertahankan sebagai jalur busway, meremajakan kembali kendaraan umum yang sudah tua, seperti metromini, kopaja, dan bus.

Masih ada pembangunan monorail, merintis pembangunan kereta bawah tanah sebagai angkutan massal warga kota dengan memanfaatkan program hibah teknologi kerja sama Indonesia dan Jepang (program sister city), dan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui sewa parkir yang tinggi, pengaturan kendaraan berdasarkan nomor polisi genap-ganjil, dan pengaturan jam kerja, pajak kendaraan pribadi yang lebih mahal; sembari menyediakan sistem transportasi massal yang disebutkan di atas.

Dalam seminar ini, Direktur Eksekutif Puskapol UI, Sri Budi Eko Wardani mengatakan, fenomena pilkada di Jakarta relatif baik dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi. Dengan demikian, diharapkan keterlibatan masyarakat akan berdampak pada pembangunan kota dan masyarakat Jakarta, serta tidak meninggalkan slogan janji manis semata.

Namun angka partisipasi yang tinggi itu, dikatakan Wardani, terdapat warga dengan angka besar pula yang menyatakan tidak perlu melakukan pengawasan terhadap janji-janji Jokowi-Basuki. "Sebagian merasa pengawasan kinerja gubernur bukanlah urusan warga. Sebanyak 40 persen tidak perlu mengawasi kinerja gubernur hasil pilkada," kata dia.

Dijelaskan, ternyata 49,2 persen mengatakan perlu ada pengawasan dan 40,3 mengatakan tidak perlu, serta 10,5 persen mengatakan tidak tahu. "Nah kita harus melihat di angka 10,5 persen yang mengatakan tidak tahu," lanjutnya.

Wardani mengatakan, alasan yang paling tinggi beranggapan sudah ada DPRD yang bisa melakukan pengawasan terhadap gubernur baru. Namun di sisi lain sebagian besar mengatakan, "Itu bukan urusan saya. Saya tidak percaya dengan prosesnya, sama saja."

Mudahan-mudahan warga tidak apatis dan terus menagih janji menuju Jakarta Baru. Semoga warga tidak melihat persoalan selesai dengan berakhirnya Pilkada DKI Jakarta.

Sumber : Sinar Harapan